TEMPO.CO, Jakarta - Bambang Trihatmodjo terus berkelit memiliki utang SEA Games XIX 1997 ke negara. Menurut Bambang, bukan dia yang berutang tapi pihak lain. Kementerian Keuangan mempersilakan Bambang menyampaikan pandangannya tersebut.
"Argumen dari debitor merupakan hak yang bersangkutan," kata Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain, Kementerian Keuangan, Lukman Effendi, kepada Tempo di Jakarta, Sabtu, 18 September 2021.
Lukman lalu mengatakan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya menerima penyerahan piutang macet terhadap Bambang dari Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga, kata dia, konsekuensi hukum yang menimbulkan piutang ini tentu sudah dilakukan pengkajian matang oleh Kemensetneg.
"Sehingga, PUPN melakukan proses hukum sesuai data dan informasi dari Kemensetneg," kata dia.
Tempo menghubungi Sekretaris Kemensetneg Setya Utama. Pesan WhatsApp yang disampaikan telah centang biru alias dibaca, tapi belum direspons.
Sebelumnya, Bambang pada 25 Agustus lalu kembali mengajukan gugatan ke pengadilan atas tagihan ini untuk kesekian kalinya. Kali ini, dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dalam gugatan itu, majelis hakim diminta untuk menyatakan Bambang yang notabene ketua konsorsium tidak memiliki kewajiban ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1. Sebaliknya, hakim diminta menetapkan pihak lain sebagai pelaksana konsorsium, yang bertanggung jawab atas utang piutang yang terjadi.
